News

Kuasa Hukum Zion Tambunan : Kasus Tanah Di Kabaena Dibawah Ke Jalur Hukum Pengadilan Pasar Wajo

Ketgam : Zion N Tambunan.SH.MH (Kuasa Hukum) Masyarakat Warga Desa Mapila

TERKINI INDONESIA.COM (Bombana) Kasus lahan yang terjadi di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra ) tak kunjung usai pasalnya puluhan masyarakat yang merasa kehilangan tanah atau lahan miliknya yang sudah puluhan tahun mereka garap untuk bercocok tanam ( kelola ) dengan dikuatkan dengan bukti-bukti berupa tanaman dan sebagian memiliki Bukti Pembayaran Pajak tanah ( PBB) dan sebagian sudah memiliki SKT tetapi lahan tersebut sekitar kurang lebih 40 hektar sudah di kuasai oleh pihak perusahaan PT.BMR.

Diketahui lokasi tersebut akan dibangun Pabrik Pemurnian Nikel  (Smelter) yang bersentuhan dengan usaha pertambangan nantinya.

Bukti kuat adanya masalah ( Kasus ) tanah di Kabaena tepatnya desa Mapila yang tak kunjung usai sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dengan didasari rombongan masyarakat Mapila yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mapila Bersama Lingkar Kajian Marhaenis (AMM-LKM) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, pada Senin lalu ( 8/8/2022).

Kuasa Hukum masyarakat Mapila Zion Tambunan.SH.,MH, saat melakukan Konprensi Pers di Kendari pada Kamis ( 11/08/2022) pihaknya mengatakan Kami sudah melakukan upaya hukum atas lahan milik klien kami, sedikitnya kurang lebih 40 Hektare lahan warga Desa Mapila Kecamatan Kabaena, Bombana yang kami perjuangkan haknya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Pasar Wajo, ” ungkap Zion selaku  Kuasa Hukum Masyarakat Mapila di kantornya.

Hal ini kami lakukan, lanjutnya, karena pihak PT Bukit Makmur Resources (BMR) mengklaim memiliki bukti berupa surat penguasaan fisik yang dibuat oleh oknum Kepala Desa ( Kades ) Mapila Inisial S pada bulan Maret tahun 2021  dengan luasan sekitar 91 Hektar lebih yang diduga dibuat oleh Kades Mapila, seolah-olah tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) untuk di sewakan kepada PT.BMR dan tanah tersebut kami duga sudah di sewakan ke perusahaan  sekitar bulan juli tahun 2021 dengan jangka waktu 3 tahun dengan jumlah sewa sebanyak 5 Millyar lebih, ” ungkap Zion kepada sejumlah awak media

Baca Juga:  JPM Menyoroti Kinerja Kejaksaan Muna,Terkait Kasus Eks Sekwan Yang Penanganannya Di Duga Lambat

Menurutnya, Zion kata dia berdasarkan surat TKD tersebut maka dibuatlah surat akte sewa menyewa antara PT.BMR dengan Pemerintah Desa Mapila dalam hal ini oleh Kepala Desa Mapila Inisial S melalui Notaris, sehingga pihak warga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut sejumlah 40 Ha dari jumlah lahan yang disewakan tersebut, melakukan upaya hukum dan mempertanyakan apa dasar hukum dari oknum Kades melakukan tindakan membuat Surat Penguasaan fisik dan pembuatan surat bahwa tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa Mapila, “terangnya.

Zion juga menyampaikan bahwa,pihaknya melakukan gugatan ke PN Pasar Wajo untuk menguji kebenaran dari surat yang dibuat oleh oknum kepala desa berupa Surat Penguasaan fisik yang diserahkan kepada PT.BMR berupa surat Tanah Kas Desa, ” bebernya.

Masih Zion Kuasa Hukum. Adapun tergugat yang dilaporkan ke PN Pasar Wajo adalah “Tergugat pertama BPN, PT.BMR, Tergugat, Oknum Kepala Desa Mapila dan berikutnya  pihak PT.Adhe Propertindo serta tergugat keempat Notaris, ” pungkasnya.

“Kami ingin mengetahui melalui proses pengadilan bahwa apa dasar hukum oknum Kades Mapila membuat surat TKD dan menyewakan TKD tersebut kepada BMRv sementara dari sekitar 91 Ha tanah tersebut sekitar 40 Ha tanah klien kami yang kami akan perjuangkan melalui upaya hukum.

Lebih jauh Zion selaku kuasa hukum masyarakat Mapila juga menegaskan bahwa kasus tanah ini sudah dibawa ke ranah hukum, sehingga kami meminta untuk bisa menunjukkan dan membuktikan masing-masing kepemilikannya dan selama berproses hukum.

Selain itu kami juga meminta kepada pihak BMR agar mengindahkan proses hukum ini sampai adanya kekuatan hukum tetap dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun diatas tanah sengketa tersebut, ” tegas Zion.

Dalam kasus ini, Zion menduga kuat adanya mafia tanah, dimana lahan warga bisa dijadikan sebagai Tanah Kas Desa tanpa adanya persetujuan dari para pemilik lahan,sementara lahan tersebut kami ketahui sebagian sudah memiliki SKT, PBB dan dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1990 an, sehingga dirinya melakukan berbagai upaya mediasi sampai ke Pemerintah Kabupaten Bombana, dan DPRD Bombana serta BPN Bombana di samping itu masalah ini kita juga bawa ke ranah hukum karena kami duga ada permainan oleh  sejumlah  oknum.

Baca Juga:  Ketua Kompak Muh.Yusup Terpilih di Pilkades Serentak di Konawe

Selain itu, oknum kades Mapila inisial S diduga bertindak semena-mena dan bertindak tanpa memikirkan kepentingan orang banyak dan hanya mementingkan sekelompok Orang, dan  diri sendiri tanpa dasar hukum yang jelas,  sehingga dengan adanya kasus ini kami duga oknum kades Mapila Inisial S sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

Sementara terkait sewa menyewa lahan tersebut Oknum Kades Mapila inisial S diduga sudah menerima dana dari pihak Perusahaan sebesar Rp.5 Miliar lebih melalui PT.Adhe Propertindo.

Sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi dengan pihak- pihak terkait tapi belum ada penyelesaian sehingga kasus ini kami bawa ke ranah hukum ke Pengadilan Pasar Wajo dengan Nomor register perkara nomor 19, yang sedang di Uji apakah memang benar tanah TKD itu memiliki Dasar Hukum untuk disewakan ke pihak perusahaan dengan jangka waktu 3 tahun.

“Jadi kami tekankan apa dasar hukum oknum kepala desa Mapila Inisial S sehingga berani menyewakan tanah Kas Desa ( tanah Klaien kami ) ke pihak perusahaan, ” tegasnya.

Perlu diketahui oleh teman-teman media bahwa sebelum di sewakan ke pihak perusahaan,  memang ada sosialisasi antara pihak perusahaan dan sejumlah pemilik lahan, tetapi yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut hanya orang-orang tertentu saja, pemilik lahan banyak tidak dilibatkan dalam sosialisasi tersebut dan  sidang  ini akan di mulai nanti pada tanggal 25 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Pasar Wajo, ” pungkasnya.

 

Tempat terpisah Kepala BPN Kabupaten Bombana Tageli Lase saat di konfirmasi pihaknya mengatakan kami dari pihak BPN Bombana sampai hari ini belum ada yang melapor terkait permasalahan tersebut tetapi kami hanya dengar di berita dan media sosial dan koran bahwa pihak perusahaan dalam hal ini MBR sudah melakukan pembebasan lahan sekitar 50 persen tetapi hanya baca di berita belum ada laporan resmi ke pihak BPN, “ucapnya.

Baca Juga:  Polres Baubau Himbau Apotek dan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Baubau

“Jadi kami dengar bahwa pembebasan lahan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak perusahan  tetapi ada juga pihak lain yang mengaku bahwa lahan itu miliknya, nah terkait permasalahan itu pihak BPN bingung juga karena tidak ada kewenangan kami, ” ujar Kepala BPN Bombana Tageli Lase

Sementara status MBR sekarangkan fungsinya untuk memproleh tanah, nah’ untuk memproleh tanah inikan harus ganti rugi lahan masyarakat.Nah kalau tidak salah BMR inikan sudah melakukan pembayaran ganti rugi ke masyarakat itu kami dengar dari berita kita dan koran.

Lanjut Mantan Kepala BPN Buton Tageli Lase kata dia memang kalau tidak salah BMR inikan sudah melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat tetapi ada Pihak – pihak lain yang mengklaim juga lokasi tersebut bahwa tanah yang sudah dibebaskan adalah tanahnya, maka untuk permasalahan ini kan kami nda ada kewenangan, ” ucapnya

“Saran kami bila ada masyarakat merasa dirugikan ia silahkan tempuh jalur lain atau jalur hukum, atau bawa kepengadilan, sebab terkait pembayaran ganti rugi lahan tidak ada kewenangan kami ataukah laporkan saja kepenegak hukum, ” imbuhnya.

Tetapi bila masyarakat ingin dimediaasi ia kami siap membantu tetapi itupun kalau kedua belah pihak mau di mediasi. Sebab kewenangan kami itu lahan yang sudah mempunya alas hak, atau lahan yang mau di sertifikat, ” tuturnya.

“Kalau ada masyarakat merasa dirugikan dan ingin menuntut keadilan ia kami sarankan lebih bagusnya ke pengadilan ataukah terlebih dahulu lakukan mediasi, ” tutup Mantan Kepala BPN Buton Itu.

Hingga berita ini di tayangkan Oknum Kepala  Desa Mapila dan pihak perusahaan BMR  dan juga pihak – pihak terkait belum sempat di konfirmasi karena akses begitu jauh dan kontak belum ditemukan.(ab)

Editor ( Sultan )

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top