KONAWE, ( TERKINI INDONESIA.COM)
Sehubungan adanya pemberitaan melalui beberapa media Online di Sultra adanya dugaan oknum BPN diduga jadi mafia tanah terkait pemberitaan itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe Bantah tuduhan itu.
Bahwa tidak ada oknum BPN Kabupaten Konawe yang terlibat dalam mafia tanah khususnya di lokasi rencana pembangunan bendungan Pelosika di Desa Ambondia, Kecamatan Asinua, kata pihak BPN seperti yang dituduhkan. Mafia tanah itu adalah sekelompok orang maupun kelompok yang melakukan pemufakatan jahat dengan objek berupa aset tanah milik orang lain, ” tutur Muhamad Rahman,S.SiT.,MM
Rahman juga mengungkapkan bahwa disini saya nyatakan tidak ada pemufakatan jahat tersebut, berdasarkan hasil penelusuran kami terhadap tanah di Desa Ambondia memang ada beberapa nama orang BPN yang mendapatkan sertipikat, tetapi itu murni dari hasil pembelian yang diperoleh dengan itikad baik bukan dari cara merampok atau mencaplok punya orang dan tidak ujuk-ujuk langsung punya tanah disana, ” ujarnya.
Lanjut, Rahman Para penjual tanah siap mempertanggungjawabkan atas tanah yang telah mereka jual kepada oknum BPN yang dituduhkan. Bahkan mereka dalam hal ini para penjual tanah siap hadir di RDP dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara nantinya, ” pungkas Rahman Selaku kepala BPN
Saya menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak terlalu gampang mengeluarkan statemen terkait “mafia tanah”. Akan tetapi jika memang ada oknum BPN yang terlibat mafia tanah, kementerian ATR/BPN dibawah kememimpinan Bapak Menteri Hadi Tjahjanto tidak akan segan untuk memberikan sanksi terberat kepada yang mencoba melakukannya. Beliau Pak Menteri mempunyai komitmen kuat untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia termasuk jika itu terjadi di Kabupaten Konawe karena itu perintah langsung Bapak Presiden kepada beliau. Saya mencoba melihat bahwa apa yang terjadi di Desa Ambondia ini adalah konsekuensi atas adanya rencana pembangunan Bendungan Pelosika yang sedikit hari lagi akan memasuki tahap pelaksanaan pengadaan tanahnya dan ganti rugi, sehingga muncullah beberapa persoalan terkait sengketa pertanahan khususnya kepemilikan dan penguasaan tanah disana, ” imbuhnya.
Bahwa Oknum BPN menerbitkan sertifikat dalam hutan lindung adalah fitnah yang luar biasa. Saya sudah cek datanya semua sertifikat yang kami keluarkan di Desa Ambondia, tidak ada satupun yang berada di dalam kawasan hutan. Memang kami sadari bahwa petugas kami biasa mengukur dalam kawasan hutan karena kami melakukan pengukuran tanah berdasarkan penunjukan batas-batas tanah oleh pemohon sertipikat. Akan tetapi bukan berarti kalau sudah diukur langsung terbit juga sertipikatnya. Data hasil pengukuran tersebut masih diolah dan ditumpangtindihkan dengan peta kawasan hutan dari BPKH. Terlebih saat ini kami diberikan peta shp kawasan hutan dari BPKH Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Jika masuk kawasan hutan maka sudah pasti tidak akan dilanjutkan prosesnya. Oleh karena itu tuduhan mereka yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Asinua Menggugat (AMAM) bahwa kami menerbitkan sertipikat dalam kawasan hutan adalah tidak benar dan penuh kebohongan. Saya berharap mereka mempunyai data yang saya tandatangan sertipikat berada dalam kawasan hutan yang bisa ditunjukkan pada saat RDP nanti, jika mereka tidak menunjukannya maka itu adalah suatu fitnah yang keji.
Bahwa BPN membagikan tanah milik seseorang, itu juga pernyataan yang menyesatkan. tidak mungkinlah itu terjadi, kapasitas BPN kalau dia petugas ukur hanya mengukur saja sesuai batas-batas yang ditunjukkan oleh si pemohon sertipikat. Janganlah terlalu menyebar fitnah berlebihan. Masa petugas yang turun mengukur dainggap membagi bagi tanah, bisa gak dibuktikan BPN membagi tanah di Desa Ambondia, kalo itu tidak bisa berarti itu adalah fitnah.
Bahwa ada oknum BPN bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan Lurah Ambondia dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), adalah tidak benar dan pernyataan menyesatkan. Kalo ada proses sertipikat di BPN itu karena sudah memenuhi persyaratan khususnya bukti kepemilikan tanah. SKT itu hanya sebagai dokumen tambahan bagi kami, tetapi bukan itu yang menjadi dasar lahirnya sertipikat. Janganlah orang BPN turun mengukur tanah berdasarkan penunjukan si pemohon sertipikat kemudian anggota saya dituduh bekerjasama.
Saya harap AMAN memberikan pernyataan yang wajar wajar sajalah, yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyakiti hati banyak orang. Selama petugas kami turun mengukur disana (Desa Ambondia dan Desa Asipako), partisipasi masyarakat luar biasa karena mereka begitu mengharapkan sertipikat. Bahkan saya dengar juga ada permintaan dari AMAN agar proses sertipikat disana ditangguhkan dulu karena lagi banyak masalah. Kalo itu benar maka akan menjadi pertimbangan bagi kami. Sertipikat itu diberikan kepada masyarakat salahsatu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan dalam arti luas, tetapi kalau dengan sertipikat justru menyengsarakan masyarakat atau menjadi polemik maka buat apa kami turunkan program pensertipikatan tanah disana.
Bahwa sehubungan rencana DPRD Provinsi Sulawsei Tenggara untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), kami sangat mendukung hal tersebut dan siap hadir kapan saja. Supaya masyarakat atau lembaga khususnya dari Aliansi Masyarakat Asinua Menggugat (AMAN) tidak terlalu gampang mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mendeskreditkan BPN Konawe dengan kata kata mafia tanah. Saya berharap betul agar kondusifitas masyarakat di lokasi rencana Pembangunan Bendungan Pelosika benar-benar dijaga, dan kami pastikan dan berjanji jika sudah pada tahap pelaksanaannya dimana BPN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah akan bekerja dengan transparan, terbuka dan tidak ada hak-hak masyarakat yang terzalimi, ” tutup Mantan Kepala BPN Koltim itu.
