News

PT.ANTAM Tbk UBPN Konut Dan KSO MTT Mendapat Sorotan

KONUT, TERKININESIA.COM-Kurang lebih setahun dugaan penambangan secara liar berhasil dihentikan Bareskrim Mabes Polri melalui team Ditpiter yang di pimpin langsung oleh Brigjen pol Pipit Rismanto.

Hari ini kembali marak terjadi di Blok IUP PT.ANTAM Mandiodo. Kabarnya dasar dugaan pertambangan
IUP Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut bahwa Blok IUP PT. ANTAM Mandiodo saat ini masih berstatus Lidik/Sidik.

Ketua Lembaga Pusat Kajian Pertambangan,Energi Dan Industri Sultra (PUSKAPRI)
Musriwan,SH menilai bahwa ini adaalah masalah serius yang harus segera di tuntaskan, ” ujarnya dalam pers Rilisnya  pada Selasa (20/9/2022) melai via WhatsAppnya ke sejumlah media online di Sultra.

Sebagai Institusi Lembaga yang konsen mengawal aktivitas pertambangan di Sultra terkhusus Konawe Utara. Setelah mengkaji dan mendalami fakta-fakta yang terjadi saat ini diwilayah IUP PT.ANTAM blok Mandiodo,  Pihak nya menarik kesimpulan untuk mempresure persoalan yang sedang terjadi saat ini di wilayah  Konsesi IUP PT.ANTAM Tbk UBPN Konut Blok Mandiodo.

Pasca Penghentian paksa oleh Tim Bareskrim Mabes Polri terhadap aktivitas penambang liar di Blok Mandiodo, membuat keadaan saat itu sunyi layaknya kampung Mati yang tak berpenghuni lagi.

Diketahui bahwa setelah PT.ANTAM, Tbk menyerahkan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pendalaman atas dugaan kasus ilegal mining yang di sangkakan kepada 11 IUP yang berlanjut kepada proses Lidik/Sidik.

Baca Juga:  Masyarakat Kena Dampak Kenaikan BBM, Polres Bau-Bau Bersama Mahasiswa Gelar Baksos

Keterangan Gambar : Musriawan.SH

Beberapa bulan selang kemudian, terdengar kabar bahwa PT.ANTAM,Tbk menggandeng Perusda Provinsi  untuk bekerjasama mengelolah kegiatan penambangan di IUP PT ANTAM Blok Mandiodo setelah 11 IUP hengkang dari singgasananya.

PT.ANTAM Dan Perusda Provinsi membentuk KSO  yang menunjuk PT.Lawu Agung Mining (LAM) sebagai mitra kerja yang sah di bawa KSO MTT.  Hal itu dipertegas oleh pernyataan resmi beberapa petinggi PT.ANTAM Tbk, bahwa tidak ada KSO yang resmi di IUP PT.Antam blok mandiodo melainkan KSO MTT dan kontraktor nya adalah PT.Lawu Agung Mining (LAM).

Meskipun KSO MTT ini yang notabene menjadi KSO yang resmi di IUP PT.ANTAM Blok Mandiodo tapi faktanya masih saja menyisahkan banyak polemik, pasalnya Dugaan Penambang Liar yang terjadi saat ini di IUP PT.ANTAM Blok Mandiodo masih bebas bersktivitas tanpa mengantongi izin baik dari PT.ANTAM Tbk maupun dari KSO MTT.

Hal tersebut mendapat sorotatan dari Lembaga PUSKAPRI SULTRA. Dinilai bahwa PT.ANTAM Dan KSO MTT tidak memiliki taring bahkan Dengan tegas Menantang kepada PT.Antam,Tbk UBPN Konut dan KSO MTT PT.LAM Agar segera menertibkan aktivitas para penambang ilegal Mining tersebut yang tidak memiliki izin di Wilayah Konsesinya.

Baca Juga:  Antusias Warga Moramo Sangat Tinggi, Disdukcapil Konsel Laksanakan Pelayanan Keliling Di 14 Kecamatan

PUSKAPRI SULTRA bermaksud Agar Aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah IUP PT.ANTAM blok mandiodo betul-betul mengikuti kaidah pertambangan yang benar sesuai ketentuan yang ada, disisi lain dimaksudkan agar memberikan keadilan bagi para kontraktor yang selama ini mengikuti prosedur yang ada serta memiliki izin kontrak kerjasama terhdap PT.LAM maupun KSO MTT.

Musriwan,SH selaku Ketua umum PUSKAPRI SULTRA, kata Dia sudah saatnya pihak PT.Antam maupun PT.LAM KSO MTT segera bertindak sesuai  prosedur hukum yang ada. Kita sebagai negara Hukum, patutlah kita menghormati undang-undang sebagai asas Hukum di Negara kita. terkait sanksi terhadap aktivitas pertambangan ilegal sangat jelas, yaitu ketentuan  Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Lanjut Pasal 161, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Baca Juga:  Patut Diapresiasi Satu-Satunya, Bupati Surunudin Raih Penghargaan dari Perpusnas RI

Ini sangat miris, Wilayah IUP BUMN yang harusnya menjadi contoh pertambangan yang benar. Tapi bebas di obrak abrik oleh para penambang ilegal PETI. Bahkan lebih miris lagi para penambang PETI tersebut 95 % di kuasai oleh penambang luar non lokal.

Tegas saya ingatkan, Jangan ada lagi yang membawa bawa atas nama pengusaha lokal untuk melanggengkan kejahatan aktivitas ilegal mining nya di blok IUP PT.ANTAM mandiodo tapi faktanya dia bukan pengusaha lokal.

Bahkan Demi memuluskan kordinasinya kepada aparat, Rela mengatasnamakan dirinya sebagai pengusaha lokal konawe utara. Dan Ini fakta yang terjadi saat ini.

Sebagai aktivis asli putra daerah Konawe Utara (Konut) tersebut tegas memberikan ultimatum kepada PT.ANTAN Tbk UBPN Konut dan Pihak KSO MTT agar segera menghentikan aktivitas para penambang ilegal di wilayah konsesinya. Apabila tidak segera dilakukan maka pihak nya akan  menggalang kekuatan Masa untuk melakukan aksi di Blok Mandiodo yaitu diwilayah IUP PT.ANTAM untuk menghentikan aktivitas para penambang ilegal PETI tersebut. sebagaimana baru-baru ini terjadi di IUP PT.PDP Kolaka Utara yang di hentikan oleh Masyarakat, ” tutupnya.

Oleh : Musriwan,SH
(Ketua Umum Puskapri Sultra)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top