News

Pemerintahan Mubar Berupaya Mengendalikan Inflasi Dalam Rangka Menghadapi Tahun Baru Dan Natarul

Ketgam : Bupati Mubar Dr.Bahri Saat Diwawancarai

Laworo, Terkininesia. Com – Penjabat pemerinta (pemda) Muna Barat berupaya mengendalikan angka inflasi di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Penjabat Bupati Mubar, DR. Bahri mengumpulkan pencacah dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) harga-harga 20 komoditas utama dalam rangka menjelang natal dan tahun baru (Nataru).

Pj Bupati Mubar DR. Bahri mengatakan akan memberikan berbagai bantuan sosial untuk megimbangi kemiskinan dan, kita perlu menyamakan persepsi terkait metodologi menyamakan harga disetiap pasar, dimana kita melakukan monitoring harga disetiap 11 pasar yang tersebar di 11 kecamatan,” ungkap PJ Bupati DR. Bahri.

“Kata, Dia selaku Penjabat Daerah menjelaskan contoh kecil telur pendekatan rak, padahal laporannya per kilo atau pisang, jeruk dan lain-lain”,tuturnya.

Baca Juga:  Perayaan HAN, Dinas P3A & PPKB Provinsi Sultra bersama FASTRA & FANTARI Gelar Vaksinasi Anak

Pj Bupati Muna Barat DR. Bahri menjelaskan ada ada empat informasi data yang kita akan peroleh yakni data pertama dari Perindag dengan sistemnya, data dari Ketahanan Pangan, data dari Inspektorat serta data dari aplikasi SiPengharapan,” ungkapnya, Sabtu (24/12/2022).

Dia mengatakan yang mana tidak konsolidasi akan menyebabkan perbedaan data, misalnya laporannya masing-masing Inspektorat akan melaporkan Inspektorat Kemdagri dengan harga A , tidak taunya dari sumber Perindag melaporkan dengan laporan datanya B, ternyata berbeda ini tidak baik didalam mengambil kebjikan.

“Olehnya itu, kita konsolidasi yang tujuannya tidak terjadi perbedaan data, saya inginkan data perkembangan 20 komoditas harga di daerah ini reel time, supaya tidak salah mengambil kebijakan. Untuk itu, saya harapkan kerjasamanya agar Kabupaten Muna Barat dalam hal pengendalian inflasi terkendali,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kades  Sutaji Melalui DD Bangun Taman Desa Untuk Masyarakatnya Dan BLT Sudah 100 Persen

Dia menjelaskan untuk petugas pencacah harus difasilitasi berupa SK, sehingga apa yang dilakukan petugas punya dasar hukum.

“Kami melakukan ini karena ada perintahnya ini sehingga menaikan penilaian kita. Khusus kita dengan TPID tim pengendali bukan menghilangkan akan tetapi hanya mengendalikan dengan daya beli masyarakat, dalam rangka pengumpulan data diperlukan sekali dalam konteks pengambilan kebijakan,” ungkap DR. Bahri

Ia menambahkan meminimalisir dalam kebohongan dalam jual beli, maka diadakan timbangan, jika terjadi perbedaan harga dipasar maka akan dilakukan harga rata-rata supaya persepsi sama.

Penulis: Amsir

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top